Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap melalui aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menjadi tidak ada lagi jamaah umrah yang dirugikan.
Hal ini dikatakan Menag saat membuka pelatihan aplikasi umrah dan sosialisasi peraturan umrah 2019. Pelatihan dan sosialisasi yang dihadiri 253 perwakilan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) angkatan pertama yang berasal dari berbagai provinsi itu digelar di Jakarta pada Jumat ini.
"Kita ingin aplikasi ini terintegrasi dengan lembaga terkait sehingga kita bisa mengetahui melalui aplikasi bagaimana bisnis proses umrah dilakukan sehingga tujuan utamanya jangan sampai ada lagi calon jamaah umrah yang dirugikan," kata Menag, sebagaimana dikutip dari Kemenag.go.id, Jumat (26/7/2019).
"Tidak ada lagi peluang sekecil apa pun bagi pihak pihak yang sejak awal memiliki niat tidak terpuji dengan memanfaatkan jamaah umrah," sambungnya.
Ia menambahkan, awalnya sistem yang dijalankan Kemenag dalam mengawasi dan meningkatkan layanan umrah adalah SIPATUH yang kemudian berkembang menjadi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus.
Menag menegaskan, kegiatan ini sangat strategis dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya PPIU.
"Pelatihan aplikasi ini terkait dengan sistem yang terintegrasi dengan semua pihak. Tidak hanya PPIU dengan Kemenag melainkan dengan kementerian dan lembaga terkait hingga Pemerintah Arab Saudi," kata Menag.
Harapannya, lanjut dia, seluruh PPIU memiliki pemahaman yang sama bagaimana upaya bersama untuk melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan umrah.
"Pembenahan ini dimulai dengan membangun sistem aplikasi digital guna memudahkan kita semua memantau tahapan demi tahapan terkait penyelenggaraan ibadah umrah," tutur Menag.
Pelatihan aplikasi umrah dan sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 1.016 PPIU yang dibagi empat angkatan. Angkatan pertama sebanyak 253 PPIU, angkatan kedua 253, angkatan ketiga 254, dan angkatan keempat sebanyak 256 PPIU.
Menag menjelaskan, pihaknya mengintegrasikan aplikasi ini dengan data kependudukan dan catatan sipil untuk menangkal jalur umrah dijadikan pintu masuk bagi mereka yang teridentifikasi memiliki paham radikal.
"Dalam upaya pembenahan kualitas umrah dari waktu ke waktu, juga diperkuat SDM demi meningkatkan pembinaan dan pengawasan PPIU yang ada di setiap kanwil Kemenag serta menempatkan staf teknis di Jeddah," ujar Menag.
Ia pun mengajak PPIU untuk menjaga amanah dan kemuliaan serta kehormatan yang dimiliki dalam melayani masyarakat menunaikan ibadah umrah.
"Tidak semua pihak bisa menjadi PPIU yang mendapatkan izin resmi dari negara melalui pemerintah. Saudara menjadi PPIU karena takdir Allah dan mari syukuri amanah ini dengan sebaik baiknya," ucap Menag.
Di hadapan ratusan peserta, Menag kembali menegaskan jika startup seperti Traveloka dan Tokopedia tidak akan berfungsi atau menjadi penyelenggara umrah melainkan hanya sebagai marketplace.
Penegasan ini disampikan Menag untuk menjawab informasi yang beredar bahwa keberadaan startup dalam industri umrah bakal mematikan PPIU.
"Mereka hanya menyediakan diri sebagai marketplace atau pasar virtual. Jadi transaksi masyarakat dengan PPIU dilakukan di dunia maya. Mereka hanya tempat transaksi antara yang ingin umrah dengan penyelenggara umrah. Mereka sama sekali tidak berniat menjadi penyelnggara umrah dan mereka juga bukan penyelenggara umrah," tutup Menag.
0 comments:
Posting Komentar