PT. CENTIG TOUR WISATA dan Perusahaan Pembiayaan AMITRA melayani pembiayaan Perjalanan religi seperti Umroh Reguler dan Umroh Plus yang sesuai dengan dengan syariah Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
Rabu, 13 November 2019
Rabu, 06 November 2019
Kuatkan Niat Untuk Menepis Keraguan Melaksanakan Perintah Ibadah Umroh
Assalamu’alaikum wr.wb
SEMANGAT PAGI SELALU untuk sahabat-sahabat yang selalu ingin menjadi Tamu Allah di Baitullah !
Renungan hati ketika keyakinan belum sepenuh hati untuk berumroh ke Baitullah …. karena berbagai pertimbangan untuk menjadi tamu Allah :
# Bila banyak alasan dan pembenaran menunda ke Baitullah, maka ketaatan takkan maksimal dan jalan kebaikan terhalang
# Bagaimanapun Umrah / Haji itu simbol jihad di jalan-Nya dengan pengorbanan harta, waktu, dan fisik.
# Apabila seorang Muslim sudah mau maka Allah bukakan jalan baginya, bila Allah sudah membuka jalan-Nya tiada manusia bisa menghalanginya
# Karena sesungguhnya bukan soal kemampuan tapi soal kemauan yang lebih utama, bila mau sudah ada, karang bisa dipecahkan dan gunung bisa dipindahkan
# Bukan soal siap tidak siap, tapi kesadaran bahwa kita ini hamba yang rendah dan hina, namun Allah tinggikan dengan taat jadi mulia
# Pantaskah seorang hamba menolak perintah Allah yang menciptakannya? yang memberinya kehidupan dan kenikmatan ketika Allah menyerunya?
# Muslim yang menunda-nunda ke Baitullah pasti akan menyesal di kemudian hari, di hari ketika keluarga terpisah, teman-teman tak menyapa, bahkan anak menjauh, tak ada satupun hitungan jadi soal, selain soal taat
# Saat itu yang datang penyesalan walau alasan dihamburkan, padahal Allah sudah memberikan kesempatan waktu, sehat, serta rezeki
# Saat itu hanya ada dua golongan yaitu yang taat dan yang lalai dari taat, sdg alasan tak lagi ada, dan jiwa-jiwa yang selau menaati Allah saat itu teduh dan tenang, setidaknya dia mampu berkata “duhai Allah, aku sudah berusaha taat”
# Kami(peSyiar Baitullah) ini bukan tak punya alasan untuk tak taat hanya saja ampunan Allah lebih menarik, surga Allah lebih memikat
# Kami (peSyiar Baitullah) serba kekurangan dengan harta namun tetap berusaha karena kami yakin Allah pasti memampukan
# Kami (peSyiar Baitullah) tahu kami sering berbuat dosa karenanya kami berumrah, karena janji Allah mengampunkan dosa dan mengabulkan doa tamu-tamuNya
# Bila hidup bukan untuk ridha Allah lantas apalagi yg engkau cari? Segera penuhi panggilan-Nya, mudah2an Allah meridhai.
Mulai hari ini kuatkan Niat kita ke Baitullah .. dan mulai dzikirkan dengan Lafadz, Labbaik Allahumma Labbaik ..
Rabu, 30 Oktober 2019
Kemenag Luncurkan Aplikasi SISKOPATUH sebagai upaya peningkatan kualitas PPIU dan PIHK
Kementerian Agama akhirnya meluncurkan Aplikasi berbasis digital untuk mengawasi dan memantau Penyelenggaraan umrah dan haji khusus yang diberi nama SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan aplikasi ini bertujuan membantu dalam pengawasan secara online terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
“Dengan diluncurkannya aplikasi ini diharapkan dapat dilakukan pengawasan secara online terhadap PPIU dan PIHK. Insya Allah Hal ini bisa dilakukan sebelum musim umrah 1441 H,” kata Arfi pada acara Pelatihan Aplikasi Umrah dan Sosialisasi Peraturan Umrah Tahun 2019 di Merlynn Park Hotel Jakarta. Jumat (26/07).
Arfi mengakui, saat ini Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus telah berhasil melakukan penguatan regulasi, pelayanan perijinan umrah secara online yang terintegrasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penandatanganan akreditasi PPIU nasional, sertifikasi PPIU sebagai biro, pembentukan satgas umrah dengan 9 Kementerian.
“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang dilakukan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dalam satu tahun terakhir,” jelasnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam peluncuran aplikasi perdana ini. “Apresiasi kami sampaikan kepada SISKOHAT Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Penerima Seton (BPS-BPIU), dan asuransi yang terlibat dalam ujicoba,” tutur Arfi.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) ditujukan sebagai upaya bersama peningkatan kualitas penyelenggaraan umrah dan haji khusus.
“Aplikasi ini dinilai sebagai upaya bersama peningkatan kualitas penyelenggaraan umrah dan haji khusus,” kata Menag saat membuka Pelatihan Aplikasi Umrah dan Sosialisasi Peraturan Umrah Tahun 2019 di Merlynn Park Hotel Jakarta. Jumat (26/07).
SISKOPATUH ini kata Menag merupakan suatui sistem yang sudan terintegrasi dengen beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, Kementerian Perdagangan, PPATK, POLRI.
"Pelatihan aplikasi yang terkait dengan sistem yang terintegrasi tidak hanya PPIU tapi juga dengan kementerian sebagai lembaga yang terkait secara langsung/tidak langsung", Kata Lukman.
Menag berharap saat ini PPIU dan PIHK memiliki cara pandang yang sama, pertama untuk pembenahan terkait penyelenggaraan umrah yang dimulai dengan membuat sistem digital untuk memudahkan monitoring dan mengikuti tahapan-tahapan terkait umrah, dan kedua pertemuan ini dirancang untuk mengetahui regulasi yang mengatur model proses dan ekosistem yang melingkupi umrah.
"Hal ini penting karena kita bekerja berbasis regulasi. Tidak hanya cara pandang yang sama tapi juga bisnis proses dilakukan bersama karena tidak bisa dilakukan sendiri", tutur Menag.
Ketika pembandingan tidak setara, lanju Menag, maka bisa terjerumus pada kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Indonesia harus memiliki ciri khas untuk mengatur penyelenggaraan ibadah.
"Relasi agama dan negara agar memiliki pemahaman yang komprehensif ttg ini agar dapat menyikapi masalah hal ikhwal keagamaan dan kenegaraan,” katanya
Pola pertama negara dan agama menjadi satu, contohnya negara agama. Pola kedua negara memisahkan kehidupan kenegaraan dan keagamaan contohnya negara sekuler. Indonesia bukan negara agama dan juga bukan pula negara sekuler. Dunia mengenal indonesia sebagai bangsa yang agamis. Negara memiliki konstitusi yang mengamanahkan bahwa membebaskan memeluk dan menjalankan agama yang dianutnya. Maka dari itu negara mengatur peribadatan warga negara, tetapi tidak bisa mengatur secara mutlak.
"Negara punya tanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan peribadatannya. Pada konteks ini adalah ibadah umrah bagi muslim. Hal ini dikarenakan melibatkan dua negara,” ujar Menag,
Terkait dengan umrah saat ini dilaksanakan oleh masyarakat. Maka perlu ada regulasi yang kuat yang awalnya SIPATUH (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) lalu kami kembangkan menjadi SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).
"Kami ingin mengintegrasikan PPIU dengan kementerian-kementerian yang terkait seperti imigrasi, kependudukan, maskapai, vendor, kementerian di Arab Saudi. Agar meminimalisasi penipuan-penipuan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapannya pembenahan ini dari waktu ke waktu semakin baik. selain membangun aplikasi juga memperkuat SDM di internal Kementerian Agama", tutur Menag.
Turut hadir pada acara tersebut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim sert Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis. Acara ini dihelat di Merlyn Park Hotel selama 4 hari sejak 26 -29 Juli 2019.
Sumber : Website Kemenag
Jumat, 18 Oktober 2019
Kemenag Ingatkan 5 Kepastian Berangkat Umroh
UMROHAJI.NET - Animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tahun ini begitu tinggi. Catatan sejak 1 Januari hingga 16 April menyebutkan, jumlah jamaah umrah mencapai 21.425 orang. Rata-rata setiap pekan ada sekitar 1.500 jamaah umrah berangkat ke Saudi. Kantor Urusan Haji (KUH) pemerintah Indonesia di Jeddah melaporkan, data jamaah umrah hingga 16 April tercatat sebanyak 21.425 orang.
Jamaah ini berangkat dengan 85 unit travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Data ini meningkat jika dibandingkan rekapitulasi per 2 April yang tercatat sebanyak 17.701 jamaah umrah. Melihat laporan umrah yang dilansir KUH itu, dalam rentang 14 hari (2-16 April) jumlah jamaah umrah dari Indonesia tercatat mencapai 3.724 orang. Atau rata-rata ada 266 jamaah umrah yang terbang ke Saudi setiap harinya. Jumlah jamaah umrah ini diprediksi semakin banyak pada selama bulan puasa, awal Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, serta hari libur sekolah.
Banyaknya jumlah perjalanan umrah ini diakui Inspektorat Jenderal Kemenag M. Jasin berpotensi menimbulkan masalah. Untuk itu dia berharap masyarakat berhatihati dalam memilih travel umrah. ”Supaya aman, jangan sungkan-sungkan mencari informasi di Kemenag travel umrah mana saja yang rekam jejaknya baik, aman, dan terpercaya,” kata dia di Jakarta, kemarin.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, penipuan umrah banyak sekali bentuknya. Yang paling sering adalah, jamaah umrah gagal berangkat, padahal sudah menyetor sejumlah uang ke pihak travel. Kemenag sering menerima laporan calon jamaah umrah gagal berangkat padahal sudah berada di bandara.
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis beberapa waktu lalu menyampaikan agar masyarakat perlu untuk memastikan 5 (lima) hal agar tidak tertipu dengan janji dan harga murah yang ditawarkan penyelenggara umrah. 5 (lima) pasti: (1) Pastikan Travel Berizin klik Daftar Penyelenggara Umrah Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya.
Beberapa waktu lalu Ditjen PHU telah memberikan sanksi kepada 7 (tujuh) PPIU dan 6 (enam) BPW yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena tidak mempunyai izin penyelenggaraan umrah dari Kemenag.
Perusahaan yang terkena sanksi adalah; PT. Mulia Wisata Abadi, PT. Senabil Madinah Barakah, PT. Al Aqsa Jisra Dakwah, PT. Mediterania Travel, PT. Muaz Barakat Safar, PT. Pandi Kencana Murni, dan PT. Mustaqbal Lima Wisata.
Adapun perusahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri yaitu; PT. Baitussalam Papua Tour & Travel, PT. Al Fatih, PT. Uslub, PT. Nur Medinah Intermedia, PT. E-Consultan, PT. Baburrahman dan baru-baru ini adalah PT. Rumi (Rumah Manasik Indonesia).
Adapun perusahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri yaitu; PT. Baitussalam Papua Tour & Travel, PT. Al Fatih, PT. Uslub, PT. Nur Medinah Intermedia, PT. E-Consultan, PT. Baburrahman dan baru-baru ini adalah PT. Rumi (Rumah Manasik Indonesia).
Penegakan hukum ini terus akan berlanjut sesuai dengan 4 Aksi Nyata Dalam Reformasi Umrah, yaitu: Pertama, Penegakan Hukum; Kedua, Penandatanganan Pakta Integritas; Ketiga, Gerakan 1.000 Stiker Umrah (lima pasti); Keempat, Pembentukan Panitia Khusus.
Tips memilih biro umroh yang benar, yang disebut 5 Pasti Umroh. Simak!
1. Pastikan perusahaan penyelenggara atau biro umroh memiliki izin resmi. Izin resmi bisa dicek di website Kementerian Agama.
2. Pastikan jadwal keberangkatan umroh dan maskapai atau perusahaan penerbangan yang akan memberangkatkan calon jamaah ketika calon menyetor uangnya.
3. Pastikan hotel tempat jamaah menginap di Mekah dan di Madinah.
4. Pastikan harga dan layanan yang ditawarkan rasional. Kalau harganya terlalu murah, itu harus diwaspadai.
5. Pastikan calon jamaah mendapat visa
Minimal 4-6 hari sebelum berangkat, visa sudah keluar.
https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tingginya-minat-umrah-kemenag-ingatkan-5-pasti-ke-publik
https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tingginya-minat-umrah-kemenag-ingatkan-5-pasti-ke-publik
6 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Di Indonesia
Seiring dengan meningkatnya permintaan haji dan umroh, para pengusaha berbondong-bondong membuat travel umroh dan haji untuk memenuhi permintaan tersebut. Banyaknya masalah yang ditimbulkan perusahan travel haji dan umroh tersebut mendorong hadirnya Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh.
Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh berperan sebagai pembina anggotanya atau perusahan travel umroh dan haji supaya menjadi penyelenggara Haji dan Umroh yang amanah. Di Indonesia sendiri terdapat enam Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh yang terus berperan aktif dalam pembinaan pada perusahaan biro perjalanan travel umroh dan haji. Berikut daftar keenam Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh di Indonesia:
1. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH)
Sejak berdiri tahun 2009 silam, HIMPUH telah memandu dan membantu anggotanya melayani tidak kurang dari satu setengah juta jemaah umroh dan lebih dari 60.000 jemaah haji khusus. Asosiasi haji dan umroh yang dipimpin H. Baluki Ahmad ini menaungi 313 perusahaan travel haji khusus dan umroh dari seluruh Indonesia.
2. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri)
Asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini lahir dari gabungan tiga asosiasi haji dan umroh yang masing-masing disingkat AMPUH (Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji), SEPUH (Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji) dan AMPPUH (Asosiasi Muslim Perusahaan Penyelenggara Umrah dan Haji).
Amphuri resmi dideklarasikan 1 September 2007 lalu. Mengusung motto “Bangkit Untuk Melayani… !”, Asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini sudah mewadahi lebih dari 100 perusahaan travel umroh dan haji dari seluruh Indonesia.
3. Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan dan Inbound Indonesia (ASPHURINDO)
Dibawah kepemimpinan H. Magnatist Chaidir, ASPHURINDO terlahir kembali setelah mengalami pergolakan dualiseme kepengurusan. Sengketa kepengurusan ASPHURINDO telah berakhir setelah terbitnya keputusan pengadilan tata usaha negara No. 73/G/2017/PTUN-JKT tanggal 31 Agustus 2017 yang dikukuhkan kembali dengan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara pada tanggal 24 Januari 2018.
Sampai saat ini Asphurindo sudah menaungi lebih dari 100 agent biro perjalan umroh dan haji yang tersebar di Indonesia.
4. Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri)
Kesthuri menjadi salah satu asosiasi penyelenggara haji dan umroh tertua yang berdiri pada 22 Februari 2014. Sejauh ini asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini sudah memiliki dua DPD yaitu Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Asosiasi yang dipimpin H. Asrul Azis Taba ini sudah menaungi lebih dari 100 biro travel umroh dan haji.
5. Asosiasi Perkumpulan Travel Umrah dan Haji (Pratama)
Asosiasi Pratama resmi didirikan para tahun 2017 lalu dengan SK SK Kemenkumham bernomor AHU-0081514. AH.01.07 pada 27 Desember 2016. Asosiasi penyelenggara haji dan umroh ini hadir sebagai pelengkap peran empat asosiasi sebelumnya. Asosiasi ini diharapkan bisa membantu mewujudkan kemudahan bagi umat Islam dalam beribadah.
6. Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi)
Di tahun ini hadir wadah baru asosiasi haji dan umroh dengan nama Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI). SAPUHI didirikan di Jakarta pada 28 Mei 2018.
Asosiasi ini lahir berkat ada sokong dari 120 travel penyelenggara umroh dan haji yang sebelumnya menginduk ke Asphurindo. Kunjungi Juga: 5 Tips Memilih Agen Travel Umrah Terpercaya
Daftarkan rencana ibadah Haji dan Umroh-mu bersama Ayohaji sekarang! Dan dapatkan penawaran menarik paket ibadah Haji dan Umroh dengan mengisi form di bawah ini atau juga bisa ke halaman Daftar. Tim Kami akan segara menghubungi Anda.
Selasa, 01 Oktober 2019
Arab Saudi Kenakan Pajak Baru, Biaya Umroh Naik Rp 2 Jutaan
Ini dikeluhkan oleh Ketua Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh) Baluki Ahmad yang mengatakan kebijakan tersebut kurang bijaksana. Menurutnya, pemerintah Saudi awalnya hanya mengenakan pajak progresif pada jamaah yang beribadah umrah lebih dari satu kali dalam kurun waktu 3 tahun.
Namun kini pemerintah Saudi juga mengubah sistem visa yang berdampak pada tarif tambahan yang dikenakan kepada jemaah. Untuk perubahan sistem tarif ini setiap anggota jemaah dikenakan 300 real dan belum komponen lainnya.
"Pengaruh yang cukup tinggi kepada penyelenggara umroh dengan paket yang sudah ada dan ditentukan. Tidak pantas ini dilakukan oleh pemerintah Saudi object visa diberlakukan kalau mau menghimpun dana dari devisa juga cukup," kata Baluki Ahmad kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/9/2019).
Dia menuturkan bahwa terkait dengan tambahan biaya tersebut, Kementerian Agama juga sudah mengomentari.
"Kemenag sudah mengomentari dan kita bertemu dengan tim Saudi yang datang, tapi mengatakan bahwa negara lain juga visa-nya berbayar. Namun ini kan urusan ibadah kalau yang lain mereka holiday," papar nya.
Dia menuturkan bahwa pihaknya juga sudah membahas hal ini ke pemerintah dan seluruh penyelenggara di negara Asia. Keluhan ini diharapkan dapat didengarkan dan perhatian pemerintah Arab Saudi agar meniadakan kebijakan ini.
Menurutnya, ada penambahan yang cukup besar, yakni sekitar SAR 500 atau setara dengan Rp 1,8 juta. "Komponen visa akan mencapai minimal SAR 500 sudah termasuk di dalamnya subjek visa yang SAR 300 (Rp 1,1 juta). Jadi, jika dijumlah bisa mencapai Rp 2 jutaan atau lebih.
Terkait hal ini Baluki juga meminta seluruh jajaran untuk menyampaikan kebijakan baru ini kepada calon jamaah. Meski begitu, menurutnya tidak akan mengurangi jumlah jemaah yang ingin umrah dan berangkat haji.
Arab Saudi Cabut Kebijakan Visa Progresif Umrah
Pemerintah resmi mencabut kebijakan visa progresif melalui sebuah dekrit raja pada awal pekan ini.
Konsul Jenderal RI di Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengonfirmasi kabar ini sebagaimana diberitakan Antara pada Selasa (10/9).
"Terkait visa progresif, sore ini kami terima konfirmasi bahwa ada dekrit raja yang membatalkan. Jadi biayanya flat. Yang 2.000 (riyal) dihilangkan," ujar Mohamad.
Konsul Jenderal RI di Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengonfirmasi kabar ini sebagaimana diberitakan Antara pada Selasa (10/9).
"Terkait visa progresif, sore ini kami terima konfirmasi bahwa ada dekrit raja yang membatalkan. Jadi biayanya flat. Yang 2.000 (riyal) dihilangkan," ujar Mohamad.
Mohamad mengatakan bahwa pencabutan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Saudi untuk mewujudkan visi 2030.
Salah satu target dalam visi tersebut adalah jamaah umrah mencapai 30 juta pada 2030 mendatang. Tahun lalu, jumlah jemaah umrah sekitar 8 juta, sehingga tahun depan ditargetkan menembus angka 10 juta.
"Pemerintah Saudi ingin mendiversifikasi ekonominya dari berbagai economic resources, termasuk umrah," ucap Mohamad.
Salah satu target dalam visi tersebut adalah jamaah umrah mencapai 30 juta pada 2030 mendatang. Tahun lalu, jumlah jemaah umrah sekitar 8 juta, sehingga tahun depan ditargetkan menembus angka 10 juta.
"Pemerintah Saudi ingin mendiversifikasi ekonominya dari berbagai economic resources, termasuk umrah," ucap Mohamad.
Dengan keputusan ini, Saudi mencabut aturan yang sudah berlaku sejak 2016 tersebut. Berdasarkan regulasi itu, jemaah yang akan menjalankan ibadah umrah untuk kedua kali atau lebih di tahun sama dikenakan biaya tambahan 2.000 riyal atau setara Rp7,6 juta.
Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Endang Djumali, juga mengonfirmasi kebijakan itu memang dicabut, tapi Saudi akan menarik biaya pengajuan visa umrah dalam bentuk Government Fee sebesar 300 riyal atau setara Rp1,1 juta.
Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Endang Djumali, juga mengonfirmasi kebijakan itu memang dicabut, tapi Saudi akan menarik biaya pengajuan visa umrah dalam bentuk Government Fee sebesar 300 riyal atau setara Rp1,1 juta.
Biaya ini berlaku setiap calon jemaah mengajukan pembuatan visa umrah, baik yang pertama maupun selanjutnya.
"Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progresif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progresif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar SAR300," katanya.
Namun, Endang memastikan bahwa, "Ketentuan ini hanya berlaku untuk visa umrah."
"Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progresif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progresif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar SAR300," katanya.
Namun, Endang memastikan bahwa, "Ketentuan ini hanya berlaku untuk visa umrah."
Jumat, 13 September 2019
Melalui SISKOPATUH, Menag Harap Tak Ada Lagi Jamaah Umrah Dirugikan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap melalui aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) menjadi tidak ada lagi jamaah umrah yang dirugikan.
Hal ini dikatakan Menag saat membuka pelatihan aplikasi umrah dan sosialisasi peraturan umrah 2019. Pelatihan dan sosialisasi yang dihadiri 253 perwakilan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) angkatan pertama yang berasal dari berbagai provinsi itu digelar di Jakarta pada Jumat ini.
Benahi Industri Umrah, Kemenag Terbitkan Regulasi Baru Dari Tahun 2018
Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan, regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi “industri” umrah. Saat ini umrah semakin diminati umat Islam sehingga berkembang menjadi “bisnis” yang besar. Dalam setahun rerata jemaah umrah dari Indonesia mencapai hampir 1 juta orang.
“PMA ini kami buat untuk menyehatkan “bisnis” umrah sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban”, jelas Nizar di Jakarta, Selasa (27/03).
Dalam aturan baru terkait umrah, kata Nizar, terdapat sejumlah hal penting. Dari sisi model bisnis, ada kewajiban bagi PPIU untuk mengelola umrah dengan cara yang halal atau berbasis syariah. Tidak boleh lagi ada penjualan paket umrah menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah.
“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukanlah “bisnis” sebagaimana umumnya. Umrah adalah ibadah. Karenanya, pengelolaan perjalanannya harus benar-benar berbasis Syariah,” tegas Nizar.
Sehubungan dengan itu, melalui regulasi ini, izin penyelenggaraan umrah akan diperketat. PMA mengatur keharusan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Ini disebabkan banyak indikasi bisnis umrah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariah, misalnya penjualan dengan skema ponzi, penggunaan dana talangan yang berpotensi menjerat jemaah, dan lain-lain.
Selain itu, izin menjadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi. Secara berkala PPIU akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenag.
Beleid ini juga memuat tentang patokan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) atau harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM). “Hal ini sebagai acuan bagi masyarakat dalam menimbang tawaran paket umrah dari PPIU,” terang Nizar.
Hal lain yang diatur adalah soal mekanisme pendaftaran jemaah. Sebelumnya, rekrutmen jemaah dilakukan secara bebas tanpa melapor kepada Kemenag selaku regulator. Sekarang, pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah tanggal pendaftaran dan paling lama tiga bulan setelah pelunasan. Melalui sistem yang terpusat ini, Kemenag berharap lebih efektif mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Selain itu, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota lebih dilibatkan sejak proses perizinan hingga pengawasan PPIU.
“Dengan regulasi ini, kami berharap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah akan semakin baik dan jemaah makin terlindungi,” tandasnya.
Empat PPIU Dicabut Izinnya
Penerbitan regulasi baru ini melengkapi sikap tegas Kemenag terhadap PPIU nakal. Hari ini juga, Selasa (27/3), Kemenag mencabut izin operasional empat pelaku bisnis umrah yang bermasalah. Keempatnya adalah PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours) yang berdomisili di Makassar, Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta.
“SK pencabutan telah disampaikan kepada masing-masing pihak melalui Kanwil Kemenag setempat,” tegas Nizar
Pencabutan terhadap Abu Tours, SBL dan Mustaqbal Prima Wisata dilakukan karena mereka telah terbukti gagal memberangkatkan jemaah. Sedangkan Interculture dicabut karena tidak lagi memiliki kemampuan finansial sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah setelah bank garansinya disita pihak kepolisian terkait kasus First Travel (FT). Interculture adalah PPIU yang berafiliasi dengan FT.
Mengembangkan SIPATUH
Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) adalah layanan berbasis elektronik (web dan mobile) yang dikembangkan Kementerian Agama. Keberadaan SIPATUH diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.
Prinsip dasar kerja SIPATUH adalah memberikan ruang bagi jemaah untuk dapat memantau rencana perjalanan ibadah umrahnya, sejak mendaftar hingga sampai pulang kembali ke Tanah Air.
Untuk itu, SIPATUH memuat sejumlah informasi, di antaranya: a) Pendaftaran jemaah umrah; b) Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU; c) Harga paket; d) Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan; e) Pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi; f) Alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia; g) Validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Dukcapil; dan h) Pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi.
Melalui SIPATUH, jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umrah (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji).
Dengan nomor registrasi ini, jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa. Saat ini, SIPATUH sedang dalam tahap uji coba sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan aktif diberlakukan per April 2018 setelah diresmikan Menteri Agama.
Ke depan, jemaah yang akan mendaftar umrah agar memperhatikan lima hal berikut:
1. Pilih travel umrah berizin resmi (cek di web Kemenag atau tanyakan ke Kankemenag Kab/Kota setempat);
2. Menakar harga paket umrah yang ditawarkan (mendekati atau sama dengan harga referensi);
3. Pastikan saat mendaftar memperoleh nomor registrasi untuk mengecek proses pemberangkatan melalui SIPATUH;
4. Pastikan paket yang ditawarkan sesuai standar pelayanan minimal yang meliputi: bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi dan konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, serta perlindungan jemaah;
5. Segera melapor jika menemukan masalah melalui SIPATUH.
“Jadi, untuk lebih aman, gunakan SIPATUH saat mendaftar umrah. PPIU yang terdaftar di SIPATUH sudah dipastikan mendapat izin resmi dari Kementerian Agama. Paket yang ditawarkan pun sudah memenuhi standar pelayanan minimal,” tutup Nizar.
Arab Saudi resmi cabut kebijakan visa progresif umrah
Pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk memangkas atau menghapus pengenaan visa progresif umrah yang awalnya ditetapkan sebesar 2.000 Riyal Arab Saudi (SAR).
Selanjutnya negara ini hanya mengenakan fee umrah sebesar 300 SAR per orang.
"Ada dekrit raja yang membatalkan istilahnya cancel di progresif umroh visa jadi kembali ke mekanisme sebelumnya jadi biaya flat," ujar Konsul Republik Indonesia di Jeddah, Muhammad Heri Syarifuddin, Rabu (11/9/2019).
Dia menjelaskan alasan Pemerintah Arab Saudi menghapus visa progresif umrah. Ini terkait dengan target Arab Saudi meningkatkan jumlah jemaah umrah ke Tanah Suci mencapai 30 juta orang pada 2030.
Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun depan, jemaah umrah ditargekan sebanyak 10 juta. "Kalau tahun ini sekitar 7 sampai 8 juta," lanjut dia.
Target jumlah jemaah umrah ini tertuang dalam program Saudi Vision 2030.
Heri menilai, kenaikan target jemaah ini berkaitan dengan adanya perubahan konsep pemerintah Saudi dalam mendiversifikasi sumber ekonominya. Ini demi menghilangkan ketergantungan terhadap minyak.
"Jadi mereka ingin dari berbagai economic resources dari berbagai macam bisa dari manufaktur, services. Nah, umrah ini masuk services jadi dari situ,"dia menandaskan.
Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah Endang Djumali menuturkan jika pengumuman pencabutan visa progressif secara resmi disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi Sulaiman Al-Massaath, Selasa sore, dalam kesempatan jumpa pers yang disiarkan oleh Saudi Press Agency.
Resmi Diumumkan
"Sore tadi sekitar jam 16.00 waktu sini, Saudi sudah mengumumkan, kebijakan visa progressif umrah dihapus. Pensosbud KJRI juga sudah mengkonfirmasi pemberlakuan aturan baru ini," jelas Endang Djumali di Jeddah.
Arab Saudi memberlakukan visa progressif bagi jemaah umrah sejak 2016. Jemaah yang akan berumrah untuk kedua kalinya atau lebih di tahun yang sama dikenakan biaya tambahan untuk visa sebesar SAR2000 atau setara Rp 7,6juta. Aturan tersebut kini telah dicabut Arab Saudi.
Bersamaan dengan pencabutan visa progressif, Pemerintah Saudi mengumumkan aturan baru tentang pemberlakuan biaya pengajuan visa umrah dalam bentuk Government Fee sebesar SAR300.
Biaya ini berlaku untuk setiap pengajuan visa umrah, baik yang pertama maupun kali kedua dan seterusnya. "Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progressif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progressif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar SAR300," jelasnya. "Ketentuan ini hanya berlaku untuk visa umrah," tandasnya.
Jumat, 09 Agustus 2019
Kegiatan Jamaah Haji 2019 Dari Centig Tour Wisata Sebelum Wukuf di Arafah
Al-Risalah News - Sabtu (10/8/2019) bakda dzuhur hingga terbenamnya matahari Waktu Arab Saudi adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Di saat itulah waktu wukuf Arafah ketika ampunan dan doa dikabulkan Allah SWT.
Jamaah Haji Centig Tour sudah merapat ke Tenda Maktab 93 untuk menyiapkan diri melaksanakan kegiatan Wukuf di padang Arafah. Berangkat menggunakan Bus Maktab dari Hotel Transit di Jalan Al Mansour, Distrik Hindeweya, dilayani oleh paket Masyaer yang dikelola oleh Flynas sebagai muasasah yang bertanggung jawab melayani jamaah.
Biaya Masyaer yang dibayarkan oleh PT. Centig Tour Wisata tidak tanggung-tanggung yaitu 3500 USD per jamaah dalam bentuk layanan haji berupa layanan transportasi Bus Saptco, Hotel Transit Seif Al Diin, Tenda Arafat - Mina, Hotel di Mekah (tidak dipakai) dan Hotel di Madinah (tidak dipakai). Hotel di Mekah dilayani oleh Sheraton Hotel dan di Madinah Al Aiman Taiba Hotel.
Wukuf juga merupakan rangkaian paling puncak dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di saat itulah jemaah haji seluruh dunia berkumpul dalam kondisi setara, sederajat tanpa membedakan dtatus dan jabatan.
Semuanya sama dalam balutan dua lembar kain ihram dengan menanggalkan semua atribut duniawi. Maka tak heran jika jemaah haji sangat mempersiapkan diri untuk menjalankan ritual wukuf Arafah. Jemaah haji Indonesia bahkan telah tiba di Arafah sehari sebelumnya, menginap semalam sambil menunggu tibanya saat wukuf.
Kegiatan di dalam tenda pun beragam, ada jemaah yang khusyu berdzikir, membaca Alquran ada pula yang selonjoran atau merebahkan badan menyimpan tenaga agar kuat melaksanakan prosesi haji selanjutnya yang masih panjang.
Di sela-sela itu terlihat juga jemaah haji kongkow-kongkow di depan tenda memanfaatkan fasilitas tempat duduk yang nyaman sambil menikmati suasana sore di tempat paling sakral yang hanya bisa dirasakan setahun cuma sehari tersebut.
Namun demikian, Amirul Hajj tetap mengimbau jemaah haji agar menjaga staminanya. “Hingga sebelum tiba saat wukuf saya mengimbau jemaah menjaga kesehatan agar kuat saat wukuf, mabit di Muzdalifah, Mina dan lempar jumrah,” ujar Lukman.
Pergerakan ke Arafah
Mobilisasi ribuan jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah puncak haji wukuf di Arafah dilakukan dengan transportasi bus dengan jarak beragam rata-rata 20 KM tergantung letak hotel tempat jemaah haji menginap.
Pantauan Tribunnews.com di Padang Arafah pada Jumat malam usai salat magrib terlihat ribuan jemaah haji Indonesia sudah menempati tenda-tenda di Padang Arafah.
Mayoritas jemaah haji berada di tenda Arafah melakukan aktivitas ibadah mulai dari berdzikir, membaca Alquran maupun tadabbur.
Ada juga diantara mereka bersantai sambil menikmati suasana perkemahan di Padang Arafah yang saat sore tak terlalu panas.
“Alhamdulillah kondisi sore ini arus pergerakan jemaah lancar tidak ada kendala tidak ada kemacetan di jalan dari Makkah menuju Arafah berlangsung lancar,” kata Amirul Hajj Lukman Hakim Saifuddin di Padang Arafah.
Sabtu, 03 Agustus 2019
ITINERARY TENTATIVE IBADAH HAJI VISA FURODA 2019 PT. CENTIG TOUR WISATA
Manasik Insya Allah Kita Laksanakan di Aziziyah Makkah setelah jamaah sampai di Hotel Transit, dipandu oleh dua Muthowif dan dibimbing oleh Amirul Hajj Bapak Kyai Haji Mustopa Al Mughni, Pemangku Pondok Pesantren Daarul Mughni Al Maliki - Bogor.
Koper yg akan dibawa ke Bagasi adalah Koper yg sudah kami bagikan, adapun jika membawa koper tambahan mohon koper yg ukuran kecil dan bisa dibawa di kabin.
Dilarang membawa Power bank di dalam Koper Bagasi, jika membawa harap di taruh di Tas Kabin, maksimal 10.000 MAH. Di Tas Kabin dilarang membawa benda bentuk cair diatas 100 ml, jika membawa ukuran di atas 100 ml harap dibawa di Tas Bagasi.
Paspor, Visa, Tiket Pesawat, Id Card akan kami bagikan di Bandara.
Demikian, Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan Ibadah Haji dengan Khusu', aman dan dimudahkan selama beribadah di Tanah Suci dan kembali lagi ke Tanah Air dengan Predikat Haji Mabrur dan Hajah Mabruroh ....' Aamiin ... Aamiin ... Aamiin ... Yaa Robbal Alamiin ......'
Rabu, 17 Juli 2019
Menimbang Untung Rugi Tokopedia dan Traveloka Ikut Urus Haji
UMROHAJI.NET - Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Tidak heran setiap tahunnya begitu banyak orang Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat semakin dimudahkan dengan kehadiran teknologi digital. Urusan haji dan umrah pun tidak terkecuali.
Melibatkan e-commerce tentu akan memudahkan para calon jamaah haji dan umrah. Nantinya segala urusan tidak perlu repot lagi, semua bisa diurus melalui smartphone. Sambil makan, sambil tidur-tiduran, bisa.
Akan tetapi, ada risiko di balik kemudahan itu. Data-data calon jamaah haji akan terekam di sistem si perusahaan e-commerce. Mengusai data yang demikian besar dan penting ini bagai memiliki Infinity Stones seperti di film Avengers, bisa digunakan untuk menguasai dunia.
Oleh karena itu, Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menggarisbawahi bahwa haji dan umrah bukan sekadar urusan bisnis. Ada sisi lain yang perlu mendapat perhatian khusus.
Berikut perbincangan CNBC Indonesia dengan Iwantono, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Selasa (16/7/2019):
Bagaimana Anda menilai rencana melibatkan perusahaan e-commerce untuk pengurusan haji dan umrah?
Tentu kita menyambut baik setiap kerja sama, apalagi ini ada muatan teknologi khususnya teknologi digital. Ekonomi digital adalah masa depan hampir semua peradaban di dunia ini, teknologi digital identik dengan inovasi dan kreativitas. Tentu kita tidak meragukan manfaat dari perkembangan itu.
Namun, sikap kita terhadap implementasi bisnis berbasis teknologi digital juga harus disertai dengan reservasi dan sensitivitas terutama bila menyangkut kepentingan mayoritas rakyat. Apalagi ini menyangkut penyelenggaraan umrah dan haji, yang punya dimensi ideologis dan religi.
Teknologi digital terutama yang telah dikembangkan oleh perusahaan raksasa pasti relevansinya dengan big data. Big data adalah bidang cara penanganan data dan informasi yang besar dan rumit, termasuk di dalamnya adalah perolehan/pencarian, penyimpanan, analisis, transfer visualisasi, perbaikan, pengolahan, serta keamanan dan perlindungan privasi. Big data biasanya dikaitkan konsep yang dikenal sebagai 3 V, yaitu volume, variasi, dan velocity (kecepatan) dengan menggunakan keahlian algoritme dalam pengolahannya.
Dengan penguasaan big data ini, satu pelaku usaha menjadi sanggat unggul dan dapat melakukan percepatan usaha yang luar biasa. Data tersebut dapat diperoleh oleh diri sendiri karena sifat usahanya yang memungkinkan pengumpulan data secara masif, tetapi bisa juga diperoleh melalui pembelian dari pihak lain. Data ini bisa sangat eksklusif dan tidak tersedia bagi pihak lain, karena dilandaskan pada argumen privasi (informasi yang sifatnya privat) dan security (keamanan bagi pemilik data).
Apakah penguasaan data itu selalu negatif?
Di Eropa dan Amerika Serikat (AS), beberapa unicorn telah diperiksa dan dihukum oleh otoritas persaingan usaha. Misalnya, FTC (Federal Trade Commission, KPPU-nya AS) telah memeriksa Google pada 2013, menyusul denda Komisi Eropa sebesar US$ 9,4 miliar. Departemen Kehakiman AS memutuskan untuk membuka penyelidikan anti-monopoli terhadap raksasa digital tersebut.
Pada saat yang sama, Amazon berada di bawah pengawasan FTC. Japan Fair Trade Commission (JFTC) juga menyelidiki praktik raksasa teknologi dan telah menggerebek kantor Amazon. FTC Korea Selatan dilaporkan tahun lalu menyelidiki apakah Google di Korea menyalahgunakan posisi pasarnya untuk menekan perusahaan game lokal untuk mengunggah produk mereka hanya ke platform Google Play. Ketua Komisi Persaingan Singapura, Toh Han Li, menyatakan bahwa mereka melihat penggunaan data besar harus diawasi.
Di Indonesia selain, Tokopedia dan Traveloka yang sedang mengadakan perjanjian dengan Arab Saudi, juga terdapat pelaku lain seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli. Kemudian ada Grab ada Gojek. Mudah-mudahan KPPU Indonesia juga mulai sadar tentang hal tersebut.
Ada Risiko Persaingan Usaha Tidak Sehat?
Apa risiko dari penguasaan big data?Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, belajar dari pengalaman negara lain. Pertama, penguasaan big data memungkinkan suatu pelaku usaha tertentu menguasai begitu besar dan luas. Jika data ini eksklusif, maka akan menciptakan barriers to entry bagi pelaku usaha lain untuk masuk pasar. Dengan demikian pelaku incumbent punya potensi abuse terhadap posisi dia yang dominan, yang bisa merugikan pendatang baru dan atau mengeksploitasi konsumen.
Kedua, penguasaan big data memungkinkan terjadinya exclusionary business practice. Dia hanya bertransaksi secara eksklusif dengan pelaku usaha tertentu dan/atau kelompok pelaku usaha tertentu dalam grup. Akibatnya pelaku-pelaku usaha lain tersingkir dari pasar.
Ketiga, dikenal dengan istilah refusal to deal, bahwa dia menolak untuk bertransaksi, sehingga bagi mereka yang tidak menguasai data sudah pasti tidak dapat mengembangkan usaha yang berbasis pada data tersebut.
Keempat, kemungkinan terjadi collusive transaction baik secara horizontal di antara pelaku yang sejenis, atau secara vertikal dalam satu rangkaian mata rantai nilai. Keduanya pasti punya dampak tidak sehat baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha sejenis yang tidak memiliki akses kepada data.
Kelima, kemungkinan praktik tying and bundling yaitu mengikatkan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa lain dalam suatu paket yang harus dibeli oleh konsumen. Tying and bundling lagi-lagi sangat mungkin bisa dilakukan bagi mereka yang menguasai big data, dampaknya tentu bisa merugikan konsumen atau pesaingnya.
Bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan umrah dan haji?
Ketiga, dikenal dengan istilah refusal to deal, bahwa dia menolak untuk bertransaksi, sehingga bagi mereka yang tidak menguasai data sudah pasti tidak dapat mengembangkan usaha yang berbasis pada data tersebut.
Keempat, kemungkinan terjadi collusive transaction baik secara horizontal di antara pelaku yang sejenis, atau secara vertikal dalam satu rangkaian mata rantai nilai. Keduanya pasti punya dampak tidak sehat baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha sejenis yang tidak memiliki akses kepada data.
Kelima, kemungkinan praktik tying and bundling yaitu mengikatkan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa lain dalam suatu paket yang harus dibeli oleh konsumen. Tying and bundling lagi-lagi sangat mungkin bisa dilakukan bagi mereka yang menguasai big data, dampaknya tentu bisa merugikan konsumen atau pesaingnya.
Bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan umrah dan haji?
Dalam konteks jamaah umrah dan haji, tentu ini perlu menjadi perhatian, karena jumlah jemaah haji cukup besar setiap tahunnya. Data yang terkumpul dari haji bukan hanya nama dan alamat, tetapi sangat lengkap. Pendidikan, data keluarga, cap jempol, bahkan data biometrik juga dikumpulkan. Jadi data ini menjadi sangat unik, spesifik, dan mungkin eksklusif. Siapa yang menguasainya tentu punya kekuatan yang tidak dapat diprediksi penggunaannya.
Sementara saat ini terdapat ribuan penyelenggara umrah dan haji dengan skala kecil hingga besar, tetapi tidak ada yang sangat besar dan konglomerasi. Dengan demikian saat ini persaingan masih baik, dan tersedia banyak pilihan bagi calon jemaah haji dan umrah. Jika pada saatnya nanti mereka berhadapan dengan unicorn, tentu kita lihat bagaimana kesanggupan mereka.
